3 Tahun Backlog Rumah Turun Hampir 3 Juta Unit

3 Tahun Backlog Rumah Turun Hampir 3 Juta Unit

Ilustrasi rumah subsidi di sebuah perumahan di kawasan Jonggol, Bogor


Backlog atau kekurangan pengadaan rumah di Indonesia menurun hampir 3 juta unit dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2020 menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri tercatat 12,75 juta. Tapi, tahun 2023 sudah menurun menjadi 9,9 juta. Dengan kata lain saat ini tinggal 9,9 juta rumah tangga (Ruta) di Indonesia yang belum memiliki rumah sendiri. Dalam periode yang sama menurun juga persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak, dari 29,4 juta pada tahun 2020 menjadi 26,9 juta unit tahun 2023.

“Menurut Susenas yang diadakan BPS, backlog kepemilikan rumah sudah turun dari 12,75 juta pada tahun 2020 menjadi 9,9 juta unit tahun 2023. Begitu pula persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak, berkurang dari 29,4 juta menjadi 26,9 juta unit pada periode yang sama,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (15/1/2024), seperti dikutip keterangan tertulis Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kementerian PUPR.

Menurut Iwan, kunci utama penanganan backlog perumahan adalah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang real estate, perbankan, masyarakat, sampai entitas bisnis melalui dana tanggung jawab sosialnya. Berkat kolaborasi itu, makin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa mendapatkan rumah sendiri yang tercermin dari penurunan angka backlog tersebut.

Ia menambahkan, Kementerian PUPR menjalankan beberapa strategi agar bisa meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat terutama MBR. Yaitu, dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program Sejuta Rumah melalui kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, menerapkan sistem regulasi yang harmonis, serta memanfaatkan inovasi teknologi guna mempercepat penyediaan rumah layak huni. Salah satu bentuknya adalah pengembangan Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA) dengan dukungan dana tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan. "MBR bisa mengembangkan sendiri lebih lanjut rumah inti itu sesuai dengan kebutuhan keluarga masing-masing," pungkas Iwan.


Dapatkan berita update AyoProperti.com di Google News


Read more stories:

Kuotanya Merosot, MBR Buru-Buru Beli Rumah Subsidi

KPR Subsidi Jadi Penopang Utama Pertumbuhan Kredit BTN

Ini Harga Baru Rumah Tapak Bersubsidi, Berlaku Mulai 1 Januari

Pengembang REI Paling Banyak Bangun Rumah Subsidi

Realisasi KPR FLPP 2023 Tercapai 100 Persen