Tahun depan pemerintah cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya mengalokasikan dana subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk 173.251 unit rumah. Turun drastis dibanding tahun ini yang mencapai 220.000 unit. Penyebab utamanya, kenaikan patokan harga jual rumah bersubsidi dari Rp150.500.000-Rp219.000/unit menjadi Rp162.000.000-Rp234.000.000/unit tahun ini tergantung wilayah, dan dari Rp162.000.000-Rp234.000.000/unit menjadi Rp166.000.000-Rp240.000.000/unit tahun depan tergantung wilayah.
"Kementerian PUPR mengusulkan alokasi dana subsidi dengan skim FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) tahun 2024 untuk 220 ribu unit rumah, tapi Kementerian Keuangan hanya menyetujui 166 ribu unit dengan anggaran Rp13,72 triliun," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI beberapa waktu lalu. Sementara subsidi untuk 7.251 unit rumah lainnya senilai Rp830 miliar dibiayai oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Selain subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skim FLPP dan Tapera, ada juga Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk 166.000 unit rumah MBR itu senilai Rp4 juta/unit rumah. Di luar skim FLPP, pemerintah juga menganggarkan dana subsidi KPR dengan skim Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk 751.735 unit rumah senilai Rp4,6 triliun. "Subsidi ini untuk membayar subsidi KPR SSB tahun-tahun sebelumnya," ungkap Zuna.
Di tempat terpisah akhir Oktober lalu seperti dikutip CNBC Indonesia, SVP Consumer Segment Bank BNI Sri Indira mengungkapkan, saat ini terjadi penurunan permintaan KPR untuk rumah seharga di bawah Rp 2 Miliar terutama rumah bersubsidi. Ia berharap insentif pemerintah berupa kenaikan patokan harga rumah subsidi yang bisa bebas PPN hingga Rp350 juta/unit, plus bantuan biaya administrasi Rp4 juta/unit untuk pembelian rumah subsidi, bisa mendorong peningkatan penjualan rumah seharga di bawah Rp2 miliar tersebut termasuk rumah subsidi.
Pernyataan Indira itu selaras dengan data pertumbuhan penyaluran KPR BTN, bank spesialis pembiayaan perumahan dengan sekitar 85 persen di antaranya untuk rumah bersubsidi. Sampai Agustus 2023 seperti dicatat Kontan akhir Oktober 2023, penyaluran kredit BTN tumbuh 10,03 persen senilai Rp248,47 triliun, atau hanya naik tipis dibanding pertumbuhan tahun 2022 sebesar 9,23 persen senilai Rp233,68 triliun.
Dapatkan berita update AyoProperti.com di Google News
Read more stories:
Kuotanya Merosot, MBR Buru-Buru Beli Rumah Subsidi
3 Tahun Backlog Rumah Turun Hampir 3 Juta Unit
KPR Subsidi Jadi Penopang Utama Pertumbuhan Kredit BTN
Ini Harga Baru Rumah Tapak Bersubsidi, Berlaku Mulai 1 Januari
